Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pemimpin sebuah diskusi yang tema utamanya adalah kekerasan terhadap warga Rohingya. Agus memimpin diskusi tersebut sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute. Di sana hadir pula beberapa tokoh yang kebanyakan merupakan mantan menteri di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sangat memanas di tanah air, yaitu tragedi kemanusiaan Rohingya di Myanmar,” kata Agus dalam pidatonya di Hotel Dharmawangsa, Kamis (21/9/2017) seperti yang diwartakan oleh Kompas.com
AHY menambahkan jika peristiwa kekerasan itu sudah terjadi sejak Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Pemasalahan itu, papar Agus, menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara ASEAN, termasuk juga Hindia-Australia.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang pernah menjadi kandidat calon Gubenur DKI Jakarta itu sempat menyinggung soal jasa ayahnya, SBYd alam melakukan diplomasi terhadap Myanmar.
“Di masa lalu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak SBY pernah berhasil melakukan diplomasi secara tertutup yang berhasil membujuk pemerintah Myanmar untuk berubah sikap dan membuka jalan untuk menuju reformasi terbatas yang kemudian diikuti pemilu pertama yang berjalan relatif bebas dan damai,sedangkan sekarang di era pemerintahan jokowi hanya bisa melakukan pencitraan semata tanpa bisa mendamaikan"papar agus.
Adapun sikap dari pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi juga mendapat kritik. Sebab, papar Agus, Aung San Suu Kyi dalam pidatonya hanya mengakui terjadinya kekerasan di negara bagian Rakhine dan menyelidiki eksodus atau mengungsi secara besar-besaran warga Rohingya ke luar negeri. Dan tidak menyebutkan adanya peran militer Myanmar dalam tragedi tersebut.
Menurut putra sulung SBY itu, negara-negara ASEAN perlu untuk memikirkan solusi-solusi permanen terhadap krisis yang terjadi di Rohingya.
“Mungkinkah ASEAN membentuk misi perdamaian yang independent observer, yang netral dan juga imparsial untuk mengobservasi langkah-langkah pelaksanaan perdamaian secara objektif dengan tetap menghormati prinsip-prinsip non intervensi ASEAN?” kata Agus.
0 Komentar